Perubahan Kebijakan Luar Negeri AS di Era Biden
Perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di era pemerintahan Presiden Joe Biden mencerminkan perubahan mendasar dalam pendekatan diplomasi dan strategi global. Fokus utama Biden adalah mewujudkan multilateralism, memperkuat aliansi lama, serta menghadapi tantangan global yang kompleks seperti perubahan iklim dan ketidakadilan sosial.
Salah satu langkah signifikan Biden adalah kembali kepada kesepakatan Paris tentang perubahan iklim. Langkah ini menempatkan AS dalam posisi kepemimpinan global di bidang lingkungan. Melalui partisipasi aktif, AS berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, mendorong negara lain untuk melakukan hal yang sama. Ini sangat kontras dengan kebijakan pendahulunya yang cenderung menolak kerjasama internasional.
Di kawasan Asia, Biden telah memperkuat kemitraan dengan sekutu-sekutu tradisional seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Pembentukan AUKUS, aliansi pertahanan trilateral antara AS, Inggris, dan Australia, bertujuan untuk menghadapi pengaruh Cina di kawasan Indo-Pasifik. Strategi ini tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga mencakup kerjasama teknologi dan ekonomi.
Biden juga mengubah pendekatan AS terhadap Iran. Melalui negosiasi kembali untuk menghidupkan kembali Perjanjian Nuklir Iran (JCPOA), pemerintahan Biden berharap menghindari ketegangan yang meningkat di Timur Tengah. Walaupun ada tantangan signifikan dan perbedaan pendapat dengan sekutu Eropa, upaya ini mencerminkan keinginan untuk mengandalkan diplomasi daripada kekuatan militer.
Dalam konteks hubungan transatlantik, Biden berupaya memperbaiki hubungan yang sempat merenggang pada era sebelumnya. Kembalinya AS ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan dukungan terhadap NATO menunjukkan komitmen untuk mendorong keamanan kolektif dan kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global, seperti pandemi Covid-19.
Aspek lain dari kebijakan luar negeri Biden mencakup penanganan isu-isu hak asasi manusia. Dalam hal ini, pemerintahan Biden secara terbuka mengkritik pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara, termasuk di Cina dan Rusia. Mengangkat isu ini menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri AS tidak hanya mengutamakan kepentingan strategis, tetapi juga nilai-nilai demokratis.
Perebutan pengaruh global oleh negara-negara autoritarian seperti Cina dan Rusia menjadi hal yang krusial dalam kebijakan luar negeri Biden. Dalam menghadapi tantangan ini, Biden berusaha membangun koalisi global yang lebih kuat untuk menanggapi ancaman dan menyediakan alternatif bagi negara-negara yang terjebak dalam pengaruh negatif.
Dalam sektor perdagangan, Biden mencoba menyeimbangkan kepentingan domestik dan global. Pendekatan “berbasis pekerja” menjadi pedoman dalam kebijakan perdagangan, di mana AS berusaha melindungi pekerjaan dalam negeri sambil tetap terlibat dalam perdagangan internasional. Inisiatif ini membedakan Biden dari pendekatan proteksionis sebelumnya.
Transformasi diplomatik juga terlihat dalam kerjasama di bidang teknologi. Melalui forum internasional, Biden aktif mendorong regulasi teknologi yang adil dan etis, guna mengatasi masalah privasi dan penyalahgunaan data. Hal ini menunjukkan kesadaran akan evolusi dunia digital dan dampaknya terhadap hubungan internasional.
Biden juga meningkatkan fokus pada masalah keamanan siber. Mengingat meningkatnya serangan siber, AS berkolaborasi dengan sekutu untuk membangun ketahanan siber yang lebih baik dan menciptakan norma internasional yang menyoroti pentingnya keamanan siber dalam hubungannya dengan negara lain.
Dengan merumuskan kembali kebijakan luar negeri, Biden tidak hanya berusaha mengatasi tantangan saat ini, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan yang berkelanjutan dan adil. Keseluruhan pendekatan ini mencerminkan gambaran baru tentang bagaimana AS berkontribusi pada peta kekuatan global yang terus berubah.